Rabu, 20 Januari 2021
118

Optimalisasi Penanganan Fakir Miskin, Pemprov Sulut Gelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Bansos Sulut Tahun 2020

Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan optimalisasi penanganan fakir miskin di Sulut. Untuk itu, melalui Dinas Sosial Provinsi Sulut, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021, di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Selasa (19/01/2021).

Menurut Kadis Sosial Rinny Tamuntuan, tujuan digelarnya Rakor adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial penanganan fakir miskin di Sulut tahun 2020, terutama yang menyangkut bantuan sosial berupa PKH, program sembako dan bantuan sosial tunai.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen mengingatkan pentingnya koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sinergitas guna mengatasi persoalan fakir miskin yang ada di Sulut.

Menurut Sekdaprov Silangen, melihat tren pada tahun 2016-2019, data yang ada memang cukup fluktuatif.

“Dalam kurun waktu tersebut kita mampu menekan angka kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Sulut,” sambungnya.

Namun, Silangen mengungkapkan, saat ini sedang terjadi peningkatan jumlah fakir miskin akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020.

"Tidak hanya di Sulut, daerah lainnya di seluruh Indonesia juga terdampak," terang Silangen.

"Kalau kita catat sampai dengan akhir tahun 2020 pasti terjadi peningkatan, karena kita semua tentunya menghadapi situasi yang sama (pandemi Covid-19),” ujarnya.

"Gerakan kita, interaksi kita, kegiatan kita, baik pemerintah maupun masyarakat tanpa terkecuali yang terbatas, membuat aktivitas ekonomi sebagian besar mengalami stagnan.“ sambungnya.

Akan tetapi, menurut Sekdaprov, masyarakat patut bersyukur dengan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat melalui pemberian bantuan sosial yang diharapkan mampu menopang ekonomi masyarakat.

"(Ekonomi) Ini perlu diggenjot lagi supaya masyarakat bisa mempertahankan kondisi ekonominya. Jadinya, masyarakat yang ada di garis bawah kemiskinan ini tidak jatuh lebih dalam lagi,” katanya.

Terkait kegiatan rakor, Silangen menerangkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak terkait sangat penting, mengingat sangat diperlukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi dan validasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Untuk itu, Saya minta kepada jajaran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota bersama Bank Himbara untuk di tahun 2021 ini proses verifikasi dan validasi data bisa dilakukan." ujar Sekdaprov.

“Ini harus diupayakan, karena data yang sudah terverifikasi ini berpengaruh terhadap bantuan sosial baik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional diantaranya dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan utamanya akibat pandemi Covid-19 ini." tegasnya.

"Rakor ini harus kita optimalkan sebagai wadah penyelarasan program terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang nantinya dapat diimplementasikan,” pungkas Silangen.

Rakor ini dihadiri oleh Asisten I Edison Humiang dan diikuti oleh jajaran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. (dkips/ik)