Kamis, 26 November 2020
117

Pjs. Gubernur Hadiri Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 Secara Virtual, Presiden: APBN dan APBD Harus Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Rakyat

Pjs. Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual oleh Presiden Joko Widodo, lewat video converence dari Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulut, Rabu (25/11/2020).

Pjs. Gubernur didampingi oleh Asisten III Gemmy Kawatu dan Staf Ahli Jetty Pulu. Diketahui, DIPA dan TKDD akan menjadi dokumen dasar pengeluaran negara dan pencairan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam APBN 2021 pemerintah berfokus pada bidang kesehatan terkait pengalokasian anggaran penanganan Covid-19, khususnya vaksinasi Covid-19, serta penguatan sarana dan prasarana kesehatan, seperti pengembangan laboratorium.

"Rencananya, vaksin akan tiba di Indonesia akhir November atau awal Desember 2020. Saya harap seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya pemerintah akan menunggu Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan POM," ujar Jokowi.

Pemerintah telah melakukan distribusi vaksin dan simulasi vaksinasi di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi, sebagai persiapan vaksinasi yang ditargetkan akan dilaksanakan pada akhir 2020 atau awal 2021. Simulasi distribusi dilakukan dengan menggunakan 'cold chain', mengingat vaksin memerlukan suhu dingin dengan tingkat tertentu.

Selain kesehatan, APBN tahun depan juga difokuskan pada perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Belanja perlindungan sosial, sesuai instruksi Presiden, harus dapat segera disalurkan pada awal Januari 2021 untuk menopang konsumsi masyarakat ekonomi bawah.

Selanjutnya, APBN 2021 juga berfokus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional, utamanya dukungan bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Terakhir, APBN akan diperuntukan dalam pembangunan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp. 2.750 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 1.032 triliun dan TKDD Rp. 795,5 triliun. Anggaran belanja tersebut umbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja pada tahun 2020.

"Semua itu akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya agar dapat segera membelanjakan anggaran tersebut pada awal 2021 guna mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I mendatang. Untuk kementerian dengan anggaran besar, Presiden bahkan meminta untuk melakukan lelang sejak Desember ini.

"Saya minta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar dapat menggerakan perekonomian daerah dan nasional. APBN dan APBD perlu dimanfaatkan dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran, untuk kepentingan rakyat." tegas Presiden. (dkips/ik).